Ketentuan Penggunaan & Kebijakan Privasi

  1. Definisi

  1. Privy adalah PT Privi Identitas Digital, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

  2. Mitra adalah orang perseorangan atau badan hukum yang terhubung dengan penggunaan PrivyID, atau menggunakan PrivyID agar Pengguna dapat menggunakan setiap jasa yang dia tawarkan.

  3. PrivyID adalah kombinasi kode yang diberikan untuk mendapatkan akses terhadap jasa yang ditawarkan oleh Privy. Kode ini terdiri dari nama akun Privy dan kode sandi yang terasosiasi dengan alamat email dan nomor telepon, serta tanda tangan elektronik.

  4. Pengguna adalah orang perseorangan dan Badan Hukum yang telah melakukan permohonan untuk mendapatkan PrivyID.

  5. Ketentuan adalah Ketentuan Penggunaan PrivyID ini.

  6. Situs adalah www.privy.id

  7. Aplikasi adalah aplikasi di telepon mobil yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan PrivyID.

 

  1. Penggunaan dan Jasa

  1. Ketentuan ini merujuk pada segala persyaratan dan ketentuan bagi Pengguna untuk menggunakan PrivyID. Privy dapat memberitahukan Pengguna dalam hal terdapat ketentuan tambahan

  2. Sebelum Pengguna dapat menggunakan PrivyID, Pengguna harus menyetujui Ketentuan ini.

  3. Privy melakuan otentifikasi Pengguna melalui PrivyID.

  4. Pengguna hanya mendapatkan PrivyID setelah melakukan permohonan aplikasi PrivyID.

  5. Tata cara aktivasi dikirimkan melalui surat elektronik dan teks elektronik (sms) ke alamat email dan nomor ponsel yang didaftarkan oleh Pengguna.

  6. Setelah mendapatkan PrivyID, Pengguna dapat mengakses Jasa-Jasa yang ditawarkan oleh Mitra.

  7. PrivyID melekat kepada individu perseorangan atau badan hukum, dan tidak dapat dialihkan

  8. Setiap informasi yang terkandung di dalam PrivyID adalah informasi yang dijamin kerahasiannya karena merupakan data pribadi. Oleh karena itu, Pengguna mengakui bahwa PrivyID bersifat rahasia.

  9. Pengguna menjamin bahwa nomor telepon dan alamat surat elektronik yang disampaikan kepada Privy adalah benar berada di dalam penguasaan Pengguna.

  10. Pengguna berhak untuk mengubah nomor telepon dan alamat surat elektronik, sepanjang sesuai dengan Pasal 2 ayat 9 di atas.

  11. Jika Pengguna kehilangan kata sandi, Pengguna dapat melakukan permohonan untuk mengulang penerimaan kata sandi (reset), sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Privy.

  12. Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan PrivyID, Privy dapat membekukan PrivyID Pengguna dan melarang penggunaan PrivyID.

  13. Pengguna dapat membekukan (deaktivasi) PrivyID kapanpun.

 

  1. Kewajiban Privy

  1. Privy wajib untuk melakukan segala cara sesuai dengan batas kemampuannya untuk memastikan pelayanan yang diberikan oleh PrivyID.

  2. Privy wajib membuat Meja Pelayanan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antara Privy dengan Pengguna terkait penggunaan PrivyID.

 

  1. Ketentuan Kerahasiaan Data Pribadi

  1. Setiap data pribadi yang diberikan oleh Pengguna digunakan oleh Privy sepanjang digunakan untuk kepentingan verifikasi identitas pada saat penggunaan dengan Mitra, atau untuk memantau penyalahgunaan PrivyID yang diperlukan oleh Mitra.

  2. Setiap data pribadi dalam PrivyID dilindungi dan tunduk kepada UU Administrasi Kependudukan (untuk orang perseorangan) atau UU di bidang perusahaan, termasuk namun tidak terbatas kepada UU Perseroan Terbatas, UU Wajib Daftar Perusahaan, dan Kitab UU Hukum Dagang (untuk perusahaan).

  3. Pengguna bertanggung jawab untuk menentukan kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan oleh Pengguna.

  4. Setiap data dan informasi tidak akan diberikan kepada pihak ketiga, kecuali apabila merupakan amanat peraturan perundang-undangan, atau atas persetujuan dari Pengguna sendiri.

 

  1. Keamanan

  1. Privy telah melakukan segala langkah keamanan yang dilakukan untuk memastikan keamanan data, baik secara teknis, organisasi, maupun operasional.

  2. Privy dapat memutus akses ke PrivyID untuk sementara jika ada dugaan kebocoran atau pelanggaran keamanan.

  3. Jika dimungkinkan, dalam hal terjadi kebocoran atau pelanggaran, Privy akan memberitahu Pengguna melalui Situs mengenai langkah-langkah yang akan atau telah dilakukan.

  4. Apabila Pengguna merasa ada kebocoran atau pelanggaran, Pengguna wajib melaporkan kepada Privy, dan Privy akan segera mem-blokir sementara akses ke PrivyID yang bersangkutan dengan segera.

 

  1. Perbaikan

  1. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Privy dapat memutus akses ke Situs atau Aplikasi secara sementara untuk memperbaiki dan mengelola Situs atau Aplikasi.

  2. Privy berjanji bahwa setiap tindakan perbaikan dilakukan di waktu-waktu tertentu ketika PrivyID jarang digunakan.

 

  1. Berakhirnya penggunaan PrivyID

  1. Privy berhak mengakhiri atau mem-blokir akses ke PrivyID kapanpun, atau sesuai kesepakatan.

  2. Privy wajib memberikan alasan pengakhiran atau pemblokiran tersebut.

  3. Pengguna menerima risiko bahwa informasi dan data yang tercatat di PrivyID tidak akan dapat diakses lagi oleh Pengguna, dalam hal akses Pengguna terhadap PrivyID sudah diakhiri atau diblokir.

 

  1. Pertanggungjawaban

Privy tunduk pada setiap kewajiban untuk melakukan pertanggung jawaban dan ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai perbuatan Melawan Hukum dalam sistem hukum Indonesia.

 

  1. Keluhan

  1. Privy wajib menyediakan prosedur bagi Pengguna untuk mengajukan keluhan.

  2. Keluhan disampaikan oleh Pengguna ke Privy selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah insiden.

 

  1. Kekayaan Intelektual

  1. Privy memegang semua hak kekayaan intelektual yang terkait dengan PrivyID, termasuk hak cipta, hak merek, paten, dan kekayaan intelektual lain yang terkandung di dalamnya.

  2. Setiap orang dilarang untuk menggunakan Kekayaan Intelektual terkait dengan Privy dan PrivyID, kecuali atas persetujuan Privy.

 

  1. Perubahan Ketentuan

  2. Privy berhak untuk mengubah Ketentuan ini kapanpun. Setiap Pengguna berhak untuk mengetahui setiap perubahan dan menyetujui perubahan tersebut.

  3. Privy memastikan bahwa Ketentuan ini dapat diakses kapanpun oleh Pengguna sepanjang membuka Situs.

 

  1. Sengketa

Setiap sengketa terkait penerapan atau penafsiran Ketentuan ini diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia.