Legal FAQ

1.     Apakah tanda tangan elektronik itu? Dan dalam kondisi apa seseorang dapat dinyatakan sebagai penanda tangan? Apa dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia? Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik  yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.  Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.)
 
2.       Apakah tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan diatas kertas? Penjelasan atas Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843).
 
3.       Apakah Perjanjian yang dibuat secara elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan di pengadilan? Apa dasar hukumnya? Ya, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dimaksud diatas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 
Pengecualian dari hal diatas adalah untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat sebagai akta di hadapan pejabat umum atau dibuat tertulis. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Dasar Hukumnya adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.)
 
4.      Apakah suatu perjanjian atau dokumen lain yang ditandatangani tanpa menggunakan materai memiliki kekuatan hukum? Ya, dengan tiadanya materai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli) tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320-1328 KUHPerdata.
 
Bila suatu surat yang dari semula tidak diberi materai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permateraian dapat dilakukan belakangan.
 
Jika anda membutuhkan pembubuhan materai untuk perjanjian yang dibuat dan ditandatangani  menggunakan aplikasi kami, anda cukup datang ke kantor pos terdekat untuk dilekatkan materai setelah perjanjian ditandatangani (atau dinamakan “nazegel”).
 
5.   Apabila Kode Akses saya diketahui orang lain dan orang tersebut menandatangani sebuah perjanjian elektronik menggunakan PrivyID saya, apakah saya terikat dengan isi perjanjian tersebut? Pada dasarnya segala bentuk kelalaian anda untuk mengamankan Kode Akses dan akses terhadap nomor ponsel anda sepenuhnya menjadi tanggung jawab anda. Penyelenggara Sistem Elektronik (kami) tidak bertanggung jawab dalam hal terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58.)
 
6.   Siapakah Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan? Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 6 PP 82 Tahun 2012 Tentang PEnyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.